Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dprd Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat) - Nidya Putri Syahida (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2013)
ABSTRACT: Implementation of the financial management Parlements of the good governance perspective. Due to weak financial governance of parlements implementation which do not meet the elements of good Governence, the values of accountability, transparent, efficient, and effective, as well as abiding by the rules of law. the research aims to describe and analyze the 1) the implementation of parlements financial in the perspective of good Governence 2) describes and analyzes the factors that become supporters and restricting financial implementation of parlements in the perspective of good Governence. The financial governance covers several stages of the planning phase, stage, stage, stage of administering accountability and monitoring stages. This research uses qualitative descriptive method developed by straus and corbin through three phases namely open cording, axial coding, and selective coding. The results of this research is to 1) the planning stages have not been based on the value of good Governence 2) stage of implementation ignores the value of effective and efficient 3) stage of administering have implemented value accountability, but have yet to apply transparency accountability has not been Phases 4) applying accountability 5) stage of scrutiny has been based on the rules that apply. Factors supporting the financial governance include: 1) the harmonious Relationship among the actors head of authority with the segwey in determining financial parlements. While the factors restricting financial governance are: 1) Has a less competent human resources in the financial governance of parlements. 2) lacking the facilities to support the Finance ofÂ parlements. Keywords: Financial management, Good governance. Â ABSTRAK: Pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Karena lemahnya pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD yang belum memenuhi unsur dari kepemerintahan yang baik, yaitu nilai akuntabilitas, transparan, efisien,dan efektif, serta taat pada aturan. penelitian bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik 2) mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan tata kelola keuangan DPRD dalam perspektif kepemerintahan yang baik. Tata kelola keuangan tersebut meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh straus dan corbinÂ melalui tiga tahapan yaitu open cording, axial coding, dan selective coding. Hasil penelitian ini adalah 1) Tahap perencanaan belum berpedoman pada nilai kepemerintahan yang baik 2) Tahap pelaksanaan mengabaikan nilai efisien dan efektif 3) Tahap penatausahaan telah menerapkan nilai akuntabilitas, namun belum menerapkan nilai transparansi 4) Tahap pertanggungjawaban belum menerapkan nilai akuntabilitas 5) Tahap pengawasan telah berpedoman pada aturan yang berlaku. Faktor pendukung tata kelola keuangan tersebut diantaranya: 1) Hubungan harmonis diantara aktor yaitu kepala SKPD dengan pihak berwewenang dalam penentu keuangan DPRD. 2) Budaya organisasi dengan membangun budaya kekeluargaan tanpa mengesampingkan profesionalisme telah diterapkan. Sedangkan faktor penghambat tata kelola keuangan adalah: 1) Memiliki SDM yang kurang berkompeten dalam tata kelola keuangan DPRD. 2) Kurang memiliki fasilitas yang mendukung dalam tata kelola keuangan DPRD. Kata Kunci: Tata kelola keuangan, Kepemerintahan yang baik.