Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang - Ricky Hendra Sukmana (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2014)
Abstract: The Mandatory Implementation of Nine-Year Basic Education in Malang. In the Indonesian Government Regulation No. 47 Year 2008 on Compulsory Education, government and local government has ensured the implementation of compulsory education at least at the basic education without charge. The one area that runs compulsory Malang as Education City. implementation compulsory nine-year basic education in Malang has been run up by looking at the achievement of NER and GER are very high. Funds provided through BOSNAS and BOSDA just enough for the teacher and the main facility, so that if the school wants to promote more should be required creative to properly manage funds. Even still, the presence of people who do not follow the compulsory nine-year basic education due to lack of parental support and interest in school. Government should financially better optimize financial management to meet urgent needs, and should be more active in tabulating students who have not been educated or do not go to school.Keywords: education, compulsory education, policy implementation Abstrak: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Salah satu daerah yang menjalankan wajib belajar adalah Kota Malang sebagai Kota Pendidikan. Implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan maksimal dengan melihat pencapaian APM dan APK yang sangat tinggi. Meskipun demikian masih terdapatnya kendala yaitu dana yang diberikan melalui BOSNAS dan BOSDA hanya cukup untuk guru dan fasilitas utama, sehingga apabila sekolah ingin lebih maju harus diperlukan kreatifitas untuk mengelola dana dengan baik. Bahkan masih terdapatnya masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun karena kurangnya dukungan orang tua dan minat bersekolah. Pemerintah secara financial harus lebih mengoptimalkan manajemen financial untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan berperan aktif dalam mentabulasi siswa yang belum mengenyam pendidikan atau tidak mau sekolah.Kata Kunci: pendidikan, wajib belajar, implementasi kebijakan