Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan) - Errica Dwi Tanti (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2015)
Abstract: Implementation of Bureaucracy for Improvement The Integrated Licencing Service in Pasuruan City (Study in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City). The movement of goverment paradigm from centralistic to decentralistic which characterized by local autonomy policy bring new condition in implementation of local government. This paradigm movement characterizing include the movement of task volume or assesment of local goverment for acommodating all of affairs that submit later will be contained in organization structure of local apparatus. Bureaucracy reformation in both central and local government are needs for realization of â€œgood Public governanceâ€ effort. Bureaucracy reformation another government departement, trust of society for government will be down when related with convoluted licene documents. With many problems make Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City did the bureaucracy reformation with lauched The One Gate Licencing Service System that based on Rule of Interior Minister. Keywords: bureaucracy reformation, public service, one stop service Abstrak: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan). Perubahan paradigma pemerintah dari sentralistis menuji desentralistis yang ditandai dengan kebijakan otonomi daerah membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan perubahan volume atau beban tugas pemerintah daerah dalam menampung seluruh urusan yang diserahkan nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Reformasi Birokrasi baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya untuk mewujudkan â€œgood public governanceâ€. Reformasi birokrasi dinas pemerintah lainnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun ketika berurusan dengan dokumen perijinan yang terkesan berbelit-belit. Dengan adanya permasalahan-permasalahan membuat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan melakukan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdasar pada Peraturan Mentri Dalam Negeri. Â Kata kunci: reformasi birokrasi, pelayanan publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu