TATA CARA PENDAFTARAN MEREK DALAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LINGKUNGAN KARANG TARUNA PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT - Wahyudi; Ananda Putri Nur Amalia (Pusat Pengabdian kepada Masyarakat- LPPM Universitas Terbuka, 2022)
This community service activity is organized by the Faculty of Law, Indonesian Computer University in collaboration with the Youth Organization Management, Padalarang District, West Bandung Regency. In the midst of the COVID-19 pandemic, the products of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of the Padalarang District community continue to grow and become more diverse and almost every product has a brand, but the MSMEs brand owned has not been registered with the Directorate General of Intellectual Property. The method used is to conduct legal counseling through the media zoom meeting. The use of brands on MSMEs products can add higher selling value compared to unbranded products, MSMEs actors can be harmed if their products are used and even imitated in whole or in part by others because they sell well in the market. However, MSMEs actors cannot prevent and even sue because the mark has not been registered. Trademark registration is a must for MSME actors if they want to protect their rights to the mark. Trademarks to be registered are quite easy to use by utilizing online trademark registration, specifically for the registration of trademarks for MSMEs actors, the fees charged are lower than those of industrial marks. The legal protection of registered trademark rights is for 10 years and can be extended for the same time. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia bekerjasama dengan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Ditengah pandemi covid 19 produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat Kecamatan Padalarang terus berkembang dan semakin beragam serta hampir setiap produknya memiliki merek, akan tetapi merek UMKM yang dimiliki tersebut belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum melalui media zoom meeting. Penggunaan merek pada produk UMKM dapat menambah nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan produk tanpa merek, pelaku UMKM dapat dirugikan jika produknya digunakan bahkan ditiru secara keseluruhan maupun sebagian oleh orang lain karena laku dipasaran. Akan tetapi pelaku UMKM tidak dapat mencegah bahkan menuntut dikarenakan merek tersebut belum didaftarkan. Pendaftaran merek menjadi suatu keharusan bagi pelaku UMKM jika ingin terlindungi hak atas merek tersebut. Merek yang akan didaftarkan cukup mudah dengan memanfaatkan pendaftaran merek secara online, khusus untuk pendaftaran merek pelaku UMKM biaya yang dikenakan lebih rendah dibanding dengan merek industri. Pelindungan hukum hak atas merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu yang sama.