DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM PROGRAM PEMUDA PELOPOR DI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG - Rani Sulastri Maulani; Ayuning Budiati; Rina Yulianti (Universitas Galuh, 2022)
Lahirnya reformasi merupakan babak baru dalam sistem ketatanegaraan karena dalam mewujudkan otonomi daerah, diperlukannya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang bisa membuat banyak perubahan, yaitu dibutuhkannya peran pemuda sebagai tonggak perubahan. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah saling berkaitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang pembangunan kepemudaan yang sudah dibuat, misalnya di Provinsi Banten. Setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten diberikan wewenang untuk melaksanakan program pembangunan kepemudaan, tak terkecuali di Kota Serang. Kegiatan kepeloporan pemuda di Kota Serang salah satunya dilaksanakan dengan diadakannya seleksi pemuda pelopor. Dinas pelaksana yang mengadakan seleksi pemuda pelopor di Kota Serang yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang. Program pemuda pelopor bertujuan untuk mencari para pemuda yang memiliki potensi, ide maupun gagasan yang mempunyai pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Pemerintah membuat Program Pemuda Pelopor yang pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, yang mana sudah diselenggarakan sejak tahun 1985. Dalam program pemuda pelopor, adanya koordinasi antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang, yang mana pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Kemenpora RI. Kata Kunci : Desentralisasi, Kebijakan, Program Pemuda Pelopor