Analisis-Kritis Perlunya Perubahan Kebijakan terhadap Pelabelan Mata Pelajaran dalam Kurikulum Sekolah*) - Hermana Somantrie (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikdasmen, 2012)
The subject matters in Indonesian elementary and secondary education curriculum haveÂ been clustered irrationally by two kinds of labeling. On one side, there are some subject matters usingÂ â€œeducationâ€ label; on the other side, the rests are without â€œeducationâ€ label. Both kinds of labeling needÂ to be asked critically through philosophical questions: 1) why has this clustering happened in the school curriculum? and 2) what is the basic philosophy for this clustering? As a matter of fact, curriculum is aÂ pivotal instrument of education in attaining the National Education Aim; therefore, all subject matters inÂ the curriculum should have the same â€œeducationâ€ label or should not have one. It seems to be a crucialÂ problem in education world that need to be overcome at the first place before developing a new curriculum.Â In doing so, all education experts, curriculum developer, and education bureaucracies should have aÂ strong perspective on the matter of â€œknowledge philosophyâ€.ABSTRAKÂ Mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telahÂ dikelompokkan secara irasional ke dalam dua jenis labeling (penamaan atau pelabelan). Di satu sisi,Â beberapa mata pelajaran menggunakan label â€œpendidikanâ€; di sisi lain beberapa mata pelajaran tidakÂ menggunakannya. Kedua jenis pelabelan itu perlu dipertanyakan secara kritis melalui pertanyaan filosofis: 1) mengapa pelabelan ini telah terjadi dalam kurikulum sekolah?, dan 2) apa filosofi dasar untuk pelabelanÂ ini? Pada kenyataannya, kurikulum merupakan suatu instrumen penting pendidikan dalam mencapaiÂ tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, semua mata pelajaran dalam kurikulum semestinyaÂ mempunyai label pendidikan yang sama atau sebaliknya. Hal ini tampak sebagai suatu masalah krusialÂ dalam dunia pendidikan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengembangkan kurikulumÂ baru. Untuk melakukan hal tersebut, semua ahli pendidikan, pengembang kurikulum, birokrasi pendidikanÂ harus memiliki persepktif yang kuat mengenai filsafat pengetahuan.