KUALITAS PELAYANAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI TAMIANG LAYANG KABUPATEN BARITO TIMUR KALIMANTAN TENGAH - Dedy Saputra; Taufik Arbain; Muhammad Riduansyah Syafari (stiatabalong.ac.id, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Timur danuntuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten BaritoTimur.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, untuk menggambarkan keadaansubjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan teknk dokumentasi. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB ) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Timur merupakan salah satu institusi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan terhadap uji kelayakan kendaraan. Sebagai instansi publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap penerima pelayanan. Pengertian dari Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sendiri adalah pemeriksaan kondisi kendaraan apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratanya layak darat atau tidak, termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan, mengingat begitu besarnya manfaat dari alat transportasi kendaraan umum atau tidak umum membantu mobilitas kegiatan masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan UPT.Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Timur belum memadai atau masih rendah, karena ditemukan sebagian besar darikelima indikator kualitas masih rendah terutama indikator reliability, responsiveness, assurance dan emphaty Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari struktur organisasi, sumberdaya manusia/aparat, system pelayanan dan finansial yang kecil, sedangkan faktor eksternal berupa kebijakan pengganggaran dan penempatan personil dari instansi terkait tanpa melihat kebutuhan dan kompetensi.