HARMONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA TANJUNG LESUNG DI PROVINSI BANTEN DENGAN UNDANG â UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG - Sakti, Angga Wenang; Purnomo, Hari; Adiyanto, Rachmat (Fakultas Hukum UNS, 2014)
AbstractThis research aims to determine how to harmonize the development of Special Economic Zones (SEZ)Â in Tanjung Lesung, Banten, positive and negative impact in the management of Special Economic ZonesÂ (SEZ) in Tanjung Lesung. Research methods used in this research is a normative law, the legislationÂ approach. The nature of legal research used prescriptive. Primary legal materials include the ConstitutionÂ of the Republic of Indonesia Year 1945, Law No. 39 of 2009 on Special Economic Zones, the IndonesianÂ Government Regulation No. 26 of 2012 on the Special Economic Zone Tourism Tanjung Lesung In BantenÂ and the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 41 In 2012 On Board SpecialÂ Economic Zones Zone Banten. Secondary legal materials in the form of the publication of the law whichÂ are not official documents, books and other sources. Conformity and harmonization of regulation is theÂ legal foundation of Special Economic Zones are studied in this paper.Â AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana harmonisasi dikembangkanya Kawasan EkonomiÂ Khusus (KEK) di Tanjung Lesung, Provinsi Banten, Dampak postif dan negatif didalam pengelolaanÂ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Lesung. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitianÂ ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian hukumÂ yang digunakan preskriptif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaÂ Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, PeraturanÂ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus PariwisataÂ Tanjung Lesung Di Provinsi Banten dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012Â Tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten. Bahan hukum sekunder berupaÂ publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan sumberÂ lainnya. Kesesuaian dan harmonisasi peraturan sebagai landasan hukum Kawasan Ekonomi KhususÂ merupakan hal yang dikaji dalam penulisan ini.