PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL - Nikmah, Hilda Yuwafi; Pranoto, Pranoto (Fakultas Hukum UNS, 2014)
AbstractMarriage between a couple with different nationality or often called intermarriage is a phenomenon in Indonesia as qonsequence of age development. But in fact, this intermarriage has more risk, some deviation likely occur from what planned previously by every couple. When there is a continuously conflict between husband and wife, it can lead to divorce. The divorce leads to mutual property sharing problem. The problem emerges related to mutual property sharing, either mobile or immobile asset. Regarding the immobile asset, the problem lies in the ownership status when a divorce occurs. Another problem concerns which law to be used in the mutual property sharing.This study was a normative law research that was prescriptive in nature with statute and conceptual approaches. The source and type of law material used was primary on supported by secondary law material. AbstrakPerkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan campuran merupakan fenomena di Indonesia akibat perkembangan jaman. Namun dalam kenyataannya, perkawinan campuran ini mempunyai risiko yang lebih besar terhadap timbulnya benturan yang pada akhirnya berujung perceraian. Akibat perceraian khususnya terhadap pembagian harta bersama. Permasalahan timbul terkait pembagian harta bersama baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak permasalah ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Permasalahan lainnya adalah terkait hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder.