KAJIAN TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - Maharani, Maya Dewi; Tipe N, Zulaika; Puspa, Sastika (Fakultas Hukum UNS, 2014)
AbstractThis journal is aimed to analyze about community empowerment and mining management whichÂ viewed from the perspective of The Act Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Mining sector inÂ its management often causing disputes between the company and society mine. The company is lessÂ concerned with the welfare of local communities in the sector of health, education, and economic. In theÂ land sea region of South Kalimantan mining community empowerment becomes a high priority with theÂ aim to help improve peopleâs living standards around. This causes can realized by programs such asÂ improved public health, access to education, infrastructure development, improvement of the economic,Â social and cultural. The program has been in accordance with The Act Number 4 of 2009 which regulateÂ about the management of mines in order to increase the social development.Â AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaanÂ pertambangan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang PertambanganÂ Mineral dan Batubara. Bidang pertambangan dalam pengelolaannya sering kali menyebabkan sengketaÂ antara perusahaan dan masyarakat lingkar tambang. Perusahaan kurang memperhatikan kesejahteraanÂ masyarakat lokal dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian. Di wilayah Tanah LautÂ Kalimantan Selatan permberdayaan masyarakat Lingkar tambang menjadi prioritas tinggi dengan tujuanÂ untuk membantu peningkatan standar hidup masyarakat sekitar. Hal ini dapat ditunjukan dengan programÂ kedalam bidang-bidang seperti peningkatan kesehatan masyarakat, akses pendidikan, pembangunanÂ infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan sosial budaya. Program tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengeloaan tambang dalam rangka peningkatanÂ pembangunan sosial.