Pendekatan Politik sebagai Strategi Unifikasi Kalender Hijriyah Sejajar dengan Kalender Masehi - Siti Tatmainul Qulub (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017)
This paper discusses about the political approach through the government authority as an effort to unify hijri calendar to be parallel to the Christian calendar. Hijri calendar is needed by Muslims because it is closely related to the implementation of worship. This calendar has been running 14 centuries, but not yet be a universal calendar that gives certainty to Muslims. The Christian calendar can be a global calendar that takes 19 centuries. Many changes that must be lived in the Christian calendar. The three main conditions for establishing an established calendar have been met by the Christian calendar ie there is a single authority, there are agreed criteria and there is boundary of enforceability. A single authority is the key to the success of the Christian calendar being a global calendar. Thus, the hijri calendar needs to take steps as the Christian calendar. The sole authority of the government is the strategy of solving the problem of hijri calendar. The government's active role by forming the Act is necessary to lock all efforts that have been made by many parties. Any criteria and system to be used with the involvement of a country that has the power, then the results of meetings will be meaningful. Since the issue of the hijri calendar is not only a matter of science and shari'ah, it must also involve political power. Tulisanini membahas tentang pendekatan politik dalam hal ini melalui otoritas pemerintah sebagai upaya unifikasi kalender hijriyah agar sejajar dengan kalender Masehi. Kalender hijriyah sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena terkait erat dengan pelaksanaan ibadah. Kalender ini sudah berjalan 14 abad, namun belum menjadi kalender universal yang memberikan kepastian bagi umat Islam. Kalender masehi dapat menjadi kalender global membutuhkan waktu 19 abad. Banyak perubahan yang harus dijalani kalender Masehi. Tiga syarat utama untuk membentuk kalender yang mapan telah dipenuhi oleh kalender Masehi yaitu ada otoritas tunggal, ada kriteria yang disepakati dan ada batasan wilayah keberlakuan. Otoritas tunggal merupakan kunci dari kesuksesan kalender Masehi menjadi kalender global. Dengan demikian, kalender hijriyah perlu mengambil langkah sebagaimana kalender Masehi. Otoritas tunggal dari pemerintah merupakan strategi penyelesaian masalah kalender hijriyah. Peran aktif pemerintah dengan membentuk Undang-Undang sangat diperlukan untuk mengunci semua upaya yang telah dilakukan oleh banyak pihak. Kriteria dan sistem apapun yang akan digunakan dengan melibatkan negara yang memiliki kekuatan, maka hasil-hasil pertemuan yang dilakukan akan bermakna. Karena persoalan kalender hijriyah bukan hanya persoalan sains dan syari’ah, namun juga harus melibatkan kekuatan politik.