Implementasi Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi di Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan BPM-PTSP) - Muliyani Muliyani (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, 2019)
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Katingan? (2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mekanisme pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Katingan? Fokus penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu SIUP Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan aspek-aspek model pelayanan perizinan secara cermat. Peneliti mengembangkan indikator inovasi pelayanan sebagai dasar untuk menghimpundata dan fakta berdasarkan fenomena yang terjadi pada Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Katingan. Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Subjek penelitian meliputi Pegawai/staf Pemerintah Kabupaten Katingan Badan Pergerakan Modal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, danDokumentasi. Hasil penelitian (1) Proses implementasi kebijakan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dilihat dari aspek: komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengankelompok sasaran), sumberdaya (ketersediaan dan ketercukupan SDM dan sumber daya finansial), disposisi(kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). (2) Implementasi kebijakan pelayanan SuratIzin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilihat dari tingkat efektivitas yang ditunjukkan oleh tingkat pencapaian target penerima Surat Izin Usaha Perdagangan sudah optimal. Sedangkan tingkat efisiensi ditunjukkan adanya kepastian atau jaminan biaya pelayanan, namun dari segi waktu penyelesaian pelayanan masih sering tidak sesuai yang disebabkan terutama oleh aspek teknis.