Harmonisasi HARMONISASI EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA - Marsudi, Kenlies Era Rosalina; Amanda Tikha Santriati (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, 2022)
Ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran mengenai perencanaan dan pelaksanaan perekonomian tingkat nasional dengan kerangka pikir yang berlandaskan penjabaran nilai-nilai yang ada dalam paradigma Pancasila. Penururuan stabilitas perekonomian di Indonesia saat ini semakin menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Pancasila sendiri telah melenceng dan condong pada sistem perekonomian liberalis kapital yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam yang bersumber dari tatanan nilai ajaran agama Islam dirasa perlu dikaji lebih dalam sebagai sebuah solusi bagi keadaan ini mengingat nilai-nilai Islam merupakan salahsatu sumber nilai yang digunakan sebagai pembentukan hukum positif atau kebijakan-kebijakan peraturan yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini menganalisis harmonisasi dari ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam menghadapi gempuran liberalis kapital global. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan judul yang diperoleh dari buku, jurnal dan media online. Penelitian ini menemukan bahwasannya ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila jika disandingkan sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Pancasila pada dasarnya jika dikolaborasikan dengan baik akan menciptakan sebuah perekonomian nasional yang stabil, kuat dan handal. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan sinkronisasi ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam ini membuahkan hasil yang baik adalah dukungan dan komitmen pemerintah dalam hal membuat kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana Harmonisasi teori ekonomi islam dan ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah indonesia menjadi hal yang perlu untuk dipahami dan segera diwujudkan mengingat gencaran ekonomi liberal yang semakin kuat di masa ini.