STRATEGI SUBSIDI INDUSTRI PERTANIAN NEGARA-NEGARA MAJU (G8): BENCHMARKING BAGI KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL - Bustanul Arifin (Perum BULOG, 2006)
Indonesia sebagai salah satu negara anggotaWTO perlu memahami setiap kesepakatan yang dihasilkan terkait dengan perdagangan internasional di sektor pertanian, jasa, akses pasar dan Iain-Iain antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Berdasarkan falsafah perdagangan internasional dan fenomena asimetri pasar dunia komoditas pertanian, tulisan ini membahas tentang strategi subsidi yang diterapkan negara-negara maju dalam kerangka asimetri perdagangan internasional secara umum. Langkah-langkah yang dilakukan negara maju tersebut dapat dijadikan benchmarking dalam perumusan strategi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. Bagi Indonesia, kesepakatan-kesepakatan WTO amat perlu dilaksanakan secara hati-hati dan terukur tanpa harus mengorbankan keutuhan dan kedaulatan ekonomi bangsa. Terhadap subsidi-subsidi yang diterapkan oleh negara maju (G-8), Indonesia harus menempuh jalur diplomasi ekonomi dan perdagangan dunia secara bilateral untuk memperluas akses pasar bagi komoditas unggulan seperti di sektor perikanan (udang, tuna, cakalang), perkebunan (kelapa sawit, karet, coklat),dan sebenarnya juga untuk perindustrian (furniture, handycraft dan produk elektronik low-tech). Akses pasar harus didukung langkah diplomasi dan kerjasama dengan sesama negara berkembang, baik melalui Group-20, Group-33 dan bahkan Cairns Group yang belakangan mulai agak ditinggalkan. Minimal, pertukaran arus-informasi ekonomi antar dunia usaha dan antar negara dapat diperlancar, yang mampu meningkatkan nilai dan iklim investasi, berkembangnya kapasitas sektor riil dan skala usaha ekonomi dan sebagainya. Hal ini akan mampu meningkatkan kualitas pemulihan ekonomi di Indonesia, perekonomian yang mampu menyerap dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.