PERANAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK (TERBUKA) - Tirton Nefianto (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2022)
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara terpuji atau akhlaknya jika berwawasan dan memiliki keterampilan atau kemampuan yang sangat tinggi. Tanggung jawab, yang diidentikkan dengan tanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban dan spesialis implementasi kebijakan. Pemerintah yang beretika adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya. Namun, moral otoritatif di atas tidak menjamin berakhirnya administrasi publik yang buruk di masyarakat umum. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban manajerial, pengawasan diharapkan dapat menyelesaikan pameran administrasi. Bagaimanapun, secara praktis pengelolaan tidak perlu dilakukan oleh asosiasi, namun yang utama adalah pengecekan diri yang mengacu pada kualitas dalam kode etik yang disesuaikan dengan kondisi. Selain itu, direktur juga harus fokus pada nilai kewajaran mengenai kemampuan, kelangsungan hidup, dan ekonomi. Nilai-nilai yang terkait dengan isu dan kesetaraan juga harus dipikirkan. Oleh karena itu, untuk menghindari penyimpangan dalam menawarkan jenis bantuan publik, seorang eksekutif tidak boleh hanya mengakui atau menerapkan kualitas regulasi yang ada tetapi harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tertentu. Selain itu, perhatian terhadap kepercayaan dan pengabdian juga harus digerakkan oleh seorang direktur agar ia dapat bekerja dengan sungguh- sungguh dan sungguh-sungguh serta dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak terpuji.