Hambatan Implementasi UU KIP dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru - Emilsyah Nur (BBPSDMP KOMINFO MAKASSAR, 2014)
Lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik antara lain bertujuan membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi yang lebih baik pada Badan Publik, menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi). Namun kenyataannya implementasi hal tersebut masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang hambatan-hambatan implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di kabupaten Barru belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena proses pelayanan publik seperti di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tidak berjalan sesuai standar yang diharapkan. Selain itu kesadaran masyarakat yang masih rendah akan manfaat data kependudukan. Serta sosialisasi pemerintah daerah setempat yang masih kurang.