IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI : Studi di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Tata Bangunan Kabupaten Sidoarjo - Shandy Octafialdo Wijanarko; Supri Hartono (COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA)
Indonesia adalah salah satu negara yang membuka kerja sama dalam perindustrian di dunia, tentu saja para investor dari luar negeri akan bekerja sama dengan kolega yang berada di wilayah jawa timur. Kabupaten sidoarjo ialah kabupaten terbanyak pelaku usaha/perusahaan terbanyak di Jawa Timur, pelaku usaha yang membutuhkan dokumen administratif. Peneliti ini mengetahui implementasi kebijakan peraturan bupati Sidoarjo tentang tata cara pemberian dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Fokus penelitian didasarkan pada empat model implementasi menurut Edward III dan variabel implementasi menurut Grindel. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan 5 orang sebagai informan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan peraturan bupati sidoarjo berjalan dengan cukup baik menurut empat model implementasi dan satu variabel implementasi namun satu model implementasi belum berjalan dengan baik yaitu komunikasi dan sumber daya informasi sehingga pelaku usaha belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang tata cara pemberian dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.