PENERAPAN PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM: Studi Kasus Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur - Taufilillah Ifada; Sukarno Hardjo Soewito; Adi Soesiantoro (COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA)
Kasus Tindak Pidana korupsi setiap tahun di Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu faktor penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Negara kepada masyarakat. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah melakukan perubahan agar pelayanan yang akan diberikan dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi terutama pada lingkup unit kerja Daerah Provinsi Jawa Timur, Kementerian PANRB dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pada tahun 2019 Kemenpan RB memperbaharui Peraturan tersebut dengan menerbitkan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 yang mengatur dengan lebih detail mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan unit kerja yang telah membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.