KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN MEMBANGUN DI KOTA SORONG - Belkin Heluka; Amiruddin Amiruddin; Nanik Purwanti (Universitas Muhammadiyah Sorong, 2019)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dalam studi kebijakan pembangunan.Kebijakan dalam suatu pembangunan tidak terlepas dariÂ yang namanya pemerintah, Dalam arti pemerintah itu adalah suatu sistemÂ atau wadah organisasi besar yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan pembangunan tertentu yang akan didirikanÂ baik dari masyarakat sipil dan masyarakat non sipil, mestinya tidak didirikanÂ suatu bangunan tersebut jika tidak mempunyai surat izinÂ dari pemerintahÂ Â melalui Dinas terkaitÂ pada khususnyaÂ dibagian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ,berdasarkan peraturan perundang-undanganÂ yang berlaku diÂ Republik Indonesia.Dengan demikian penulis meneliti permasalahan iniÂ selama kurang lebihÂ satu bulan dari tanggal 22 Oktober s/d 19 November di dinas pu Kota Sorong. Selama penelitian penulisÂ memperoleh beberapa hasil penelitianÂ yang telah dilakukanÂ penulis, benar bahwaÂ dinas pu sangat-sangatÂ berperan dalam ijin mendirikan bangunan mesti harus dibawahâ€Komandoâ€ pengawasan atauÂ keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku ditanah air ini, dan melalui kebijakan tersebut masyarakat pada umumnyaÂ telah mengikutiÂ aturan norma tersebutÂ kemudian berhasil mendirikan bangunan secara umum di kota sorongÂ telah mendirikan 70% bangunan dan yangÂ telah mendirikan bangunan namun yang tidak memiliki izin dari dinas pu hampir mencapai 100% untuk itu masyarakat harus berperan pentingÂ dan mengambil bagian serta mengikuti aturan mendirikanÂ suatuÂ bangunan mestinyaÂ harus ijin dariÂ pemerintah kota sorong melalui dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan umum dengan bangunan tersebut yang akan didirikan tidak berstatus, kesannya adalahâ€illegalâ€.