Implikasi Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Ke PP No 23 Tahun 2018 tentang Peredaran Bruto atas PPh Pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul - Nurul Haliza Hairunnisa; Imron Burhan; Djusdil Akrim (Politeknik Bosowa, 2021)
UD Rhaodatul merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan eceran dan grosir di Kota Makassar yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Dalam menjalankan usahanya, UD Rhaodatul menjual berbagai macam jenis bumbu bakso di wilayah Pasar Daya Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perubahan PP No 46 Tahun 2013 ke PP No 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto atas PPh pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah jumlah perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Peredaran Bruto terkait data perhitungan dan penyetoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Rhaodatul melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari satu persen ke 0,5 persen tentang peredaran bruto. KepatuhanPenyetoran yang dilakukan UD Rhaodatul ditemukan tidak patuh atau tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas peredaran Bruto adalah dengan membayar pajak dan mendapatkan Nomor Tansaksi Penerimaan Negara (NTPN) Secara otomatis sudah melaporkan pajaknya sedangkan Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1 persen menjadi 0.5 persen tidak memberi dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang.