Urgensi Perkembangan Regulasi Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Hipotek - Maghfira Aulia; Luluk Lusiati Cahyarini (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2022)
The national shipping industry is very close and cannot be separated in relation to an aspect of financing. Financing for the procurement of these ships can be obtained through credit or loan facilities because ships are objects that can be used as objects of collateral for debt repayment in the credit agreement. The purpose of this study is to provide an overview of the regulation of ships as objects of mortgage collateral in statutory regulations. The research method uses juridical empirical. The result of the research shows that the provisions regarding or ships as objects of mortgage collateral in Indonesia are one of the factors why banking institutions and financial institutions in the country are still reluctant to provide credit or loan facilities to the national shipping and shipping industry for marine financing. This is because the laws and regulations in Indonesia regulating the mortgage on ships are not clear, no longer in accordance with the times and the current needs regarding credit, banking, and national economic activities, and do not meet applicable international standards. Keywords: Mortgage; Guarantee; Ship.AbstrakIndustri perkapalan nasional sangat erat serta tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan suatu aspek pembiayaan. Pembiayaan untuk pengadaan kapal laut tersebut dapat diperoleh melalui fasilitas kredit atau pinjaman, karena kapal laut merupakan benda yang dapat dijadikan objek jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian kredit.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran tentang pengaturan kapal laut sebagai objek jaminan hipotek didalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ataukapal laut sebagai objek jaminan hipotek di Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa lembaga perbankan dan lembaga keuangan didalam negri masih enggan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri perkapalan dan pelayaran nasional untuk pembiayaan kapal laut. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam hal ini mengatur mengenai, hipotek atas kapal laut tidak jelas, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan dewasa ini tentang kegiatan perkreditan, perbankandanperekonomian nasional serta tidak memenuhi standar internasional yang berlaku. Kata kunci: Hipotek; Jaminan; Kapal Laut.The national shipping industry is very close and cannot be separated in relation to an aspect of financing. Financing for the procurement of these ships can be obtained through credit or loan facilities because ships are objects that can be used as objects of collateral for debt repayment in the credit agreement. The purpose of this study is to provide an overview of the regulation of ships as objects of mortgage collateral in statutory regulations. The research method uses juridical empirical. The result of the research shows that the provisions regarding or ships as objects of mortgage collateral in Indonesia are one of the factors why banking institutions and financial institutions in the country are still reluctant to provide credit or loan facilities to the national shipping and shipping industry for marine financing. This is because the laws and regulations in Indonesia regulating the mortgage on ships are not clear, no longer in accordance with the times and the current needs regarding credit, banking, and national economic activities, and do not meet applicable international standards. Keywords: Mortgage; Guarantee; Ship.AbstrakIndustri perkapalan nasional sangat erat serta tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan suatu aspek pembiayaan. Pembiayaan untuk pengadaan kapal laut tersebut dapat diperoleh melalui fasilitas kredit atau pinjaman, karena kapal laut merupakan benda yang dapat dijadikan objek jaminan pelunasan hutang dalam perjanjian kredit.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran tentang pengaturan kapal laut sebagai objek jaminan hipotek didalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ataukapal laut sebagai objek jaminan hipotek di Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa lembaga perbankan dan lembaga keuangan didalam negri masih enggan untuk memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada industri perkapalan dan pelayaran nasional untuk pembiayaan kapal laut. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam hal ini mengatur mengenai, hipotek atas kapal laut tidak jelas, tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan dewasa ini tentang kegiatan perkreditan, perbankandanperekonomian nasional serta tidak memenuhi standar internasional yang berlaku. Kata kunci: Hipotek; Jaminan; Kapal Laut.