Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Terhadap Pelaku Cybercrime Lintas Negara Melalui Ratifikasi Budapest Convention - Ermanto Fahamsyah; Vicko Taniady; Kania Venisa Rachim; Novi Wahyu Riwayanti (Fakultas Syariah, 2022)
Abstract: The presence of cybercrime in Indonesia is challenging to handle, especially for cybercrime actors who come from across countries. This study aims to examine the problem of taking global cybercriminals and examine solutions to applying the Aut Dedere Aut Judicare principle through the ratification of the Budapest Convention. The research method used in this study is normative legal research with a regulatory approach, cases, and comparative analysis. The study results indicate that Indonesia does not yet have a special regulation regulating cybercrimes; however, two rules cover cybercrimes offences, namely, the Criminal Code and the ITE Law. However, these two regulations can still not deal with transnational cybercriminals specifically for fun issues. Therefore, applying the Aut Dedere Aut Judicare principle through the Budapest Convention ratification becomes urgent for implementation. The Aut Dedere Aut Judicare principle states that every country will understand with other countries to arrest, prosecute and prosecute perpetrators of international crimes. So it is necessary to ratify the Budapest Convention as a legal basis to apply the Aut Dedere Aut Judicare principle.Keywords: Aut Dedere Aut Judicare; Budapest Convention; Cybercrime Perpetrators; Cross Country. Abstrak: Kehadiran cybercrime di Indonesia sangat sulit ditangani terkhusus bagi pelaku cybercrime yang berasal dari lintas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji problematika penanganan bagi pelaku cybercrime lintas negara, serta mengkaji solusi penerapan prinsip Aut Dedere Aut Judicare melalui upaya ratifikasi Budapest Convention. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, serta analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan khusus yang mengatur cybercrime, namun demikian terdapat dua peraturan yang mencakup delik cybercrime yakni, KUHP dan UU ITE. Namun demikian, dua peraturan tersebut masih belum bisa menangani para pelaku cybercrime lintas negara terkhusus permasalahan yurisdiksi. Oleh karena itu, penerapan prinsip Aut Dedere Aut Judicare melalui ratifikasi Budapest Convention menjadi urgensi yang harus dilakukan. Prinsip Aut Dedere Aut Judicare menyatakan setiap negara akan bekerjasama bersama negara lain untuk menangkap, menuntut, dan mengadili para pelaku kejahatan internasional. Sehingga perlu upaya ratifikasi Budapest Convention sebagai dasar hukum untuk menerapkan prinsip Aut Dedere Aut Judicare. Kata Kunci: Aut Dedere Aut Judicare; Budapest Convention; Pelaku Cybercrime; Lintas Negara.