GERAKAN SOSIAL EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN (Studi Kasus di Bengkulu) - Sepri Yunarman; Nurul Fhadilah; Ali Akbarjono (Jurusan Sosiologi FISIP UNIB, 2022)
Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kran kebebasan sosial politik bagi warga negara Indonesia. Akibatnya, animo masyarakat untuk mendirikan ormas sebagai wadah perkumpulan, baik perkumpulan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan sangat tinggi. Salah satu ormas yang mengambil peran di era kebebasan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun di dalam perjalanannya, kegiatan yang dilaksanakan HTI banyak berbenturan dengan banyak pihak, baik dari kelompok Islam itu sendiri maupun dengan rezim pemerintah. Pada akhirnya presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran HTI. Akan tetapi, meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, banyak hipotesis yang menunjukkan bahwa gerakan sosial eks HTI masih tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana eksistensi gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan, bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial yang dibangun serta bagaimana pola-pola gerakan sosial eks HTI khususnya di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Hubberman melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan eksistensi gerakan sosial eks HTI di Bengkulu masih aktif. Mereka tetap melakukan kegiatan meskipun masih masa pandemi, namun lebih banyak daring daripada tatap muka. Adapun pola gerakan sosial eks HTI bersifat ekspresif, reformatif serta perlawanan. Tahap-tahap gerakan sosial eks HTI, pendirian lembaga, framing isu, proses pengkaderan, pemberdayaan anggota dan penguasaan Negara. Dari hasil kajian, belum terlihat kegiatan eks HTI yang mengarah pada tindakan membahayakan NKRI. Namun pemerintah perlu mengedukasi dan mengawasi komunitas-komunitas yang ada agar kegiatan eks HTI tidak melenceng dari nilai Pancasila dan UUD 1945.Kata Kunci : Gerakan Sosial, Eks HTI, Provinsi Bengkulu