PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) - Rizkina Mewahni; Mustakim Mustakim (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2020)
Abstrak - Pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam “Undang-UndangNomor 35Tahun2014” Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun2002 Tentang PerlindunganAnak Jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia “Nomor 54Tahun2007 Tentg Pelksanaan PengangktanAnak. Penelitian inibertujuan utuk megetahui prosedur pengagkatan anakdalam masyarakat adat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, faktor penyebab masyarakat melakukn pengagkatan anak tanpapenetapan pengadilan, serta akibat hokum terhadap anak angkat yang tidak ditetapkan oleh pengadilan.Jenis penelitian yng digunakanadalah penelitian yuridisempiris. Peelitian inidilakukan degan cara mecockn bahan-bahan hukum (yng merupakan datasekunder) dngan dataa primere yag diperolehdari penelitian lapangan yakni dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada masyarakat sesuaidenganPsal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “54 Tahun2007” Tentang Pengangkatan Anak, namun tidak melalui penetapan pengadilan. Disarankan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sanksi mengenai akibat hokum apabila orang tua angkat mendaftarkan anak angkat sesuai nama mereka bukan nama orang tua kandung anak angkat, dan juga pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan pengangkatan anak yang harus dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan pendaftaran akta kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) anak tersebut harus sesuai dengan rekomendasi bidan setempat Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pengangkatan Anak Abstract– The adoption of child is regulated in Act Number 35of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Goverment Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption of Children. This study aims to determine the procedure for adoption of children in indigenous communities in the Bukit District of Bener Meriah , the factors that cause people to adopt children without a court ruling, and the legal consequences of adopted children who are not determined by the court. The type of research used is empirical juridical research. This research was conducted by combining legalmaterials (whichare secondarydata) withprimary dataobtained from fieldresearch namelyfrom the resultsof interviews. Thresults of the study showed that adoption of children carried out by the community based on customs that arise in the community in accordance with Article 19 Republic of Indonesia Government Regulation Number 54 Year 2007 Concerning Appointment of Children, but not through a court ruling. It is recommended that regulations made by the government must have sanctions regarding the consequences of law if foster parents register adopted children according to their names not the names of adopted parents' biological parents, and also the government should conduct socialization to the community regarding the adoption regulations for children to be attended by all people who in the village and the registration of the birth certificate along with the child's Family Card (KK) must be in accordance with the recommendation of the local midwife Keywords: Legal Protection, Adoption of Children