ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR - Anggraeni Budi Pratiwi; Arief Darmawan; Sulastri Arsad (Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2022)
Mangrove yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir memiliki banyak manfaat ekologi, tetapi keberadaannya telah banyak terganggu karena alih fungsi menjadi lahan komersial dan mengalami degradasi. Degradasi mangrove menimbulkan masalah lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya perlu pengelolaan yang tepat, salah satunya melalui pengembangan ekowisata. Kasus Ekowisata Mangrove Patuguran, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan merupakan contoh yang baik terkait hal ini. Berdasar itu, penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan tujuan (i) menganalisis kondisi dan potensi kawasan mangrove, dan daya dukungnya bagi pengembangan ekowisata, serta (ii) memberikan rekomendasi pengelolaan dan pengembangannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik: (i) pemotretan udara, (ii) sampling mangrove secara bertingkat (stratified), (iii) wawancara, dan (iv) reviu data sekunder. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan: (i) indeks kesesuaian wisata (IKW) dan (ii) analisis daya dukung kawasan (DDK). Analisis IKW menunjukkan bahwa: (i) tujuh stasiun berkategori sesuai bersyarat (S3), (ii) dua stasiun memenuhi kriteria sesuai (S2). Artinya, secara keseluruhan Ekowisata Mangrove Patuguran terkategorikan sesuai bersyarat. Analisis DDK menunjukkan bahwa: (i) kegiatan menyusuri mangrove dilakukan oleh 52 orang/hari, (ii) memancing 275 orang/hari, (iii) berekreasi dan berjemur masing- masing 9 orang/ hari. Dari hasil-hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut: (i) penanaman mangrove dengan spesies yang sudah ada, (ii) mempertahankan kerapatan mangrove, (iii) penambahan jenis mangrove, (iv) mempertahankan objek biota yang menjadikan mangrove sebagai habitatnya, (v) peningkatan aksesibilitas, (vi) perbaikan fasilitas pejalan kaki, (vii) pemberlakuan kuota kunjungan, dan (viii) peningkatan peran pemerintah dan Pokmaswas dalam aspek regulasi dan pengelolaan kawasan. Title: Analysis of Suitability and Carrying Capacity of Mangrove Ecotourism Development in Rejoso, Pasuruan, East JavaMangroves that grow in coastal areas have many ecological benefits, but their existence has been disrupted due to conversion to commercial land and degradation. Mangrove degradation causes environmental problems and community welfare, therefore, good management practices required where one of it could be achieved through the development of ecotourism. The case of Patuguran Mangrove Ecotourism, Rejoso District, Pasuruan Regency is one of the good example. Based on this condition, the research conducted at the location with objectives: (i) to analyst condition, potential of the mangrove area, and its carrying capacity for ecotourism development, (ii) to provide recommendation for a good management and development. In the research a set of survey with several techniques conducted to obtain data, those were: (i) aerial photography, (ii) stratified mangrove sampling, (iii) interviews, and (iv) secondary data review. Data analyzed by applied two approaches: (i) tourism area suitability index (IKW) and (ii) tourism area carrying capacity analysis (DDK). The IKW analysis shows: (i) seven stations in conditional suitable criteria (S3), (ii) two stations meet the suitable criteria (S2). It means that overall Patuguran Mangrove Ecotourism is categorized as conditional suitable. Analysis of DDK shows that there are: (i) 52 people/day activities along the mangroves, (ii) 275 people/day fishing, (iii) 9 people/day recreation and sunbathing. According to these research, a series of recommendations for Patuguran Mangrove Ecotourism as follow : (i) planting mangroves with existing species, (ii) maintaining mangrove density, (iii) adding mangrove species, (iv) maintaining the biota of the mangrove, (v) increasing accessibility, (vi) improving pedestrian facilities, (vii) enforcing a visit quota, and (viii) increasing the role of the government and Pokmaswas in regulatory and area management aspects.