SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH - Ramot Jhon Ericson (Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022)
ABSTRAK Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak 2018, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Kampanye). Penelitian ini akan menjelaskan pelanggaran ASN yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ASN yang terlibat dalam kampanye Pilkada telah diatur secara konkret bahwa ASN dilarangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Kampanye; Pemilihan Kepala Daerah. ABSTRACT The Election Supervisory Body (Bawaslu) stated that the problems that occurred in the 2018 simultaneous regional elections, namely the State Civil Apparatus (ASN) who were involved in participating in the Regional Head Election campaign (Campaign). This study will explain the violations of ASN involved in the Regional Head Election, based on Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline. The research method used is normative juridical. Based on the results of the research, it is known that ASN involved in the Pilkada campaign has been concretely regulated that ASN is prohibited from providing support to candidates for Regional Head/Deputy Regional Head, by being involved in campaign activities to support candidates for Regional Head/Deputy Regional Head; Using facilities related to positions in campaign activities; Making decisions and/or actions that are beneficial or detrimental to one of the pairs of candidates during the campaign period; and/or Conducting activities that lead to the alignment of candidate pairs who are participating in the election, before, during, and after the campaign period including meetings, invitations, appeals, calls, or giving goods to civil servants within their work units, family members, and the community. Keywords: State Civil Apparatus; Campaign; Regional Head Election.