IMPLIKASI YURIDIS LEGALITAS SERTIPIKAT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM - Choirun Ni’matus Sa’diyah (Universitas Islam Malang, 2022)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis legalitas sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang mengandung cacat hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Indikator yang menjadi syarat adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah secara administrasi adalah adanya kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan ha katas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpeng tindih hak atau sertipikat ha katas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak, kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Kemudian indikator syarat adanya cacat hukum secara yuridis yaitu adanya sertipikat asli tapi palsu, sertipikat palsu dan tumpang tindih. 2. Adanya Keputusan PTUN tidak secara otomatis merubah legalitas kepemilikan Hak atas tanah seseorang, melainkan dengan keputusan PTUN tersebut oleh para pihak dapat dijadikan alat bukti ketika mengajukan gugatan kepemilikan hak atas tanah ke Pengadilan Negeri. Sedangkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang terkait dengan cacat yuridis dalam proses penerbitan sertipikat dapat menjadi dasar bagi pemilik hak atas tanah untuk menindaklanjuti ke BPN untuk proses penerbitan sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum administrasi negara asas contrarius actus suatu badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan berwenang membatalkan atau mencabut. Dalam hal penyelesaian sertipikat secara yuridis pemohon dapat menggugat atau mengajukan banding administrasi apabila dirasa keputusan Pengadilan kurang memuaskan.Kata-Kunci: Sertipikat, Legalitas, Cacat Hukum This research was conducted with the aim of finding out how the juridical implications of legality of land rights certificates containing legal defects. Using normative juridical research methods, it is concluded: 1. Indicators that required is legal defects in the process of issuing land rights certificates administratively is procedural errors in the process of establishing and / or registration of land rights, errors in the registration process of transfer of rights and / or replacement certificates, errors in procedures in the registration process of affirmation and / or recognition of customary former land, procedural errors in the process of measurement, mapping and/or extensive calculations, overlapping rights or certificates of land, errors in subjects and/or objects of rights, other errors in the application of laws and regulations. Then the indicator that is required for the existence of legal defects juridically is the existence of genuine but fake certificates, fake certificates and overlap. 2. The PTUN Decision does not automatically change the legality of ownership of a person's land rights, but with the decision of the PTUN can be used by all parties as an evidence when filing a land rights claim to the District Court. While facing the District Court Ruling related to juridical defects in the certificate issuance process can be the basis for land rights owners to follow up to BPN for the process of issuing certificates based on court rulings that have permanent legal force. In the administrative law of the state the principle of contrarius actus a body or office of state administration issues a decision of state governance by itself also (automatically), the relevant administrative body / official is authorized to cancel or revoke. In the event of juridical completion of the certificate the applicant can sue or appeal administratively if it is deemed the Court's decision is not satisfactory.Keywords: Certificate, Legality, Legal Defects