AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA WISATA BROMO TENGGER SEMERU DALAM PENGGUNAAN PROTOKOL KESEHATAN BERBASIS CHSE - Santi Isnaini; Ruth Christien Pniel Angelia (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022)
Aktivitas komunikasi pemerintah desa menjadi penting untuk ditelusuri mengingat pariwisata menjadi sektor paling terpuruk pasca pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan yang telah terstandarisasi merupakan upaya bersama dalam penanganan dan pemulihan ekonomi nasional pada sektor vital, seperti pariwisata. Kebijakan protokol kesehatan berbasis CHSE merupakan sebuah budaya baru yang perlu diperkenalkan kepada pelaku wisata sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Sebagai pejabat setempat, pemerintah desa di wilayah Bromo Tengger Semeru bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan protokol kesehatan berbasis CHSE sehingga pemulihan ekonomi desa wisata dapat berjalan dengan aman di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah desa wisata di wilayah BTS (Bromo Tengger Semeru) mengkomunikasikan penggunaan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) selama pandemi COVID-19. Karena penelitian ini berfokus menggali dan mengidentifikasi pengalaman dari bagaimana pejabat desa wisata di wilayah Bromo Tengger Semeru dalam mengkomunikasikan protokol kesehatan berbasis CHSE pada masa pandemi COVID-19 kepada pelaku wisata setempat maka metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan tipe penelitian eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan dalam aktivitas komunikasi pemerintah desa di wilayah Bromo Tengger Semeru berfokus pada strategi pengembangan protokol CHSE. Pemerintah desa di wilayah Bromo Tengger Semeru juga mempertimbangkan ketersediaan sumber informasi yang kredibel, mengurangi perasaan negatif akibat ketidakpastian, persuasi terhadap tindakan mitigasi, dan konsistensi penyampaian pesan. Aktivitas komunikasi tersebut merupakan langkah awal sehingga tercapai kualitas penyelenggaraan wisata yang telah beradapatasi dengan era new normal pasca pandemi COVID-19. Di mana dalam aktivitas komunikasi diperlukan pertimbangan dalam implementasi komunikasi publik sehingga masyarakat setempat dapat menerima kebijakan baru yang diperkenalkan.