Kedudukan Purchase Order Sebagai Dasar Kewajiban Pembayaran - Ahmad Ervan Rosidi Kesatriawan; Jacqueline Marsha Meliska; Melinda Indriani; Teruna Tunjung Putera (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022)
AbstractThis paper aims to address the issue of purchase order position as the basis for the obligation in making payments. The number of default problems in contracts based on purchase orders can be caused by the negligent actions of one of the parties, but can also come from deliberate actions because the opposing party has breached the contract first. It is important that we identify the issues of how essential it is to understand the position of the purchase order in sale and purchase agreement, so that it can protect the parties from all bad possibilities that will occur in the future. The methodology that will be adopted in conducting this study would be a normative analysis which examines the problem with legislation approach regarding purchase orders in sales and purchase agreements that will provide insight to the public, especially stakeholders who are involved. We hope to recommend through this paper that the parties can understand the position of the purchase order and determine the important points that need to be included in order to fulfill the willingness of the parties.Keywords: Purchase Order; Sale and Purchase; Breach of Contract; Agreement. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjawab masalah mengenai kedudukan purchase order sebagai dasar kewajiban dalam melakukan pembayaran. Banyaknya permasalahan wanprestasi di dalam kontrak yang berlandaskan purchase order dapat disebabkan oleh tindakan lalai dari salah satu pihak, namun juga bisa berasal dari hal yang disengaja karena pihak lawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu. Hal ini penting bagi penulis untuk mengidentifikasi masalah terkait betapa pentingnya pemahaman mengenai kedudukan purchase order dalam sebuah perjanjian jual beli, sehingga dapat melindungi para pihak atas segala kemungkinan buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai purchase order dalam perjanjian jual beli yang dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam purchase order tersebut. Penulis berharap melalui artikel ini para pihak dapat memahami kedudukan dari purchase order dan menentukan poin-poin penting yang perlu dicantumkan demi terpenuhinya keinginan para pihak.Kata Kunci: Purchase Order; Jual Beli; Wanprestasi; Perjanjian.