ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA BALI NOMOR 292/ PID.SUS/2012/PN.SGR. TERKAIT PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA - Agne Nia Dara (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Menurut Pasal 17 dan 18 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak berkaitan anak sebagai korban pedofilia yang diatur yaitu dengan memberikan perlindungan hak untuk dirahasiakan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental. Perlindungan tersebut diberikan dengan pengambilan semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologi dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban. Perlindungan khusus sangat diperlukan karena karakteristik anak korban tindak pidana pedofilia lebih khusus dari korban anak tindak pidana lainnya karena kekerasan seksual pada anak lebih mengutamakan trauma psikis daripada trauma fisik.Kata Kunci : Perlindungan, anak korban, tindak pidana pedofilia