PELAKSANAAN KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) TERKAIT KEDUDUKAN PEREMPUAN HINDU BALI SEBAGAI AHLI WARIS (Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali) - NI KETUT NOVITA SARI (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) merupakan keputusan yang dibuat oleh lembaga yang terdiri dari bendesa adat seluruh Provinsi Bali. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah (a) Bagaimana Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris; (b) Apa hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan perempuan Hindu sebagai ahli waris;Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan Sosiologis Yuridis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP ini kurang efektif, karena masyarakat masih kukuh menggunakan awig-awig.Faktor yang menghambat pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP yaitu hambatan yang terkait subtansi, struktur, dan kultur hukum. hambatan yang terkait substansi bahwa keputusan pesamuhan agung masih bersifat pasif dan kurang bersifat aplikatif, Hambatan terkait struktur masih ada pro dan kontra dalam MUDP dan hambatan terkait kultur hukum ada pada budaya, dimana sistem Patrilineal, terikat kesatuan kebudayaan Bali dengan kesatuan Agama Hindu yang tidak lepas dengan Hukum Adat Bali.Upaya mengatasi hambatan perlu Penyebarluasan hasil keputusan secara Sistematis, Terstruktur dan Massif, dan membuka diri, dan merubah pola pikir masyarakat.Kata kunci : Pesamuhan Agung, Perempuan Hindu dan ahli waris.