IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 - ARLINCE PANJAITAN (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Dalam penulisan jurnal ini Penulis mengangkat permasalahan mengenaiimplikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 terhadapbadan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibathukum apa yang muncul dari batalnya undang-undang nomor 17 tahun 2012 melaluiputusan mahkamah konstitusi baik dari segi peraturan terkait, perkara terkait sertasubyek hukum terkait terhadap badan hukum koperasi yang telah berdiri, maupunyang akan baru berdiri berdasarkan undang-undang tersebut.Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013 terkait dengan pembatalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17tahun 2012 menimbulkan implikasi yuridis terhadap badan hukum koperasi yang didirikan dan telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Badan Hukum Koperasi harus melakukan perubahananggaran dasar secara menyeluruh sesuai dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 25 tahun 1992 karena undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusiitu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalam halini putusan Mahkamah Konstitusi berlaku prospektif ke depan (forward looking),tidak retrospektif ke belakang (backward looking).Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Badan HukumKoperasi