Implementasi Kopi Seduh Sebagai Inovasi Pelayanan Kependudukan di era Pandemi Covid-19 pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor - Rusliandy Rusliandy; Syahrul Ramadhan (Ideas Publishing, 2022)
The purpose of this study was to analyze the implementation of brewed coffee or online KTP messages delivered at home in Cibinong District. The method used is a qualitative approach with an analysis of the policy implementation model proposed by Grindle. The results of the study show that: brewed coffee is able to create population services by utilizing the whatsapp facility as a solution in the midst of the covid-19 pandemic. There are a number of challenges and obstacles in implementation including limited facilities and infrastructure, dependence on the district level in printing e-KTP forms, new services for printing and recording e-KTPs. The strategy for improving the implementation of brewed coffee is through: (1) improving service facilities and infrastructure (2) developing types of services (3) building mobile services for people with disabilities and the sick (4) building good communication and coordination with stakeholders (5) Establishing SOPs with service targets 1 day to 14 days (6) services in order to pay attention to the dimensions of the quality of public services. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kopi seduh atau KTP Online pesan di rumah diantar kerumah pada Kecamatan Cibinong. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pisau analisis model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kopi seduh mampu menciptakan pelayanan kependudukan dengan memanfaatkan sarana whatsapp sebagai solusi di tengah pandemi covid-19. Terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam implementasi diantaranya sarana dan prasarana yang terbatas, ketergantungan pada level kabupaten dalam pencetakan blanko KTP-el, pelayanan baru sebagai pencetakan dan perekaman KTP-el. Strategi perbaikan implementasi kopi seduh melalui : (1) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan (2) pengembangan jenis layanan (3) membangun layanan mobile bagi disabilitas dan masyarakat yang sakit (4) membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder (5) Penetapan SOP dengan target layanan 1 hari sampai dengan 14 hari (6) pelayanan agar memperhatikan dimensi kualitas pelayanan publik.