IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA - Darmika Darmika; Irawanto I (STIA Bina Banua Banjarmasin, 2022)
Abstract: This study aims to find out how the implementation of the policy of Regent Regulation Number 54 of 2018 concerning the Implementation and Development of e-Government and to find out what are the obstacles in implementing this regulation to encourage integrated public services in Hulu Sungai Utara Regency, considering it is successful or the failure of a policy to achieve certain goals is very much dependent on the implementation process. The method used in this research is a qualitative approach. In this case, the researcher uses the implementation theory proposed by Van Meter, Hord. where the variables and factors are (1) Resources (2) Policy Content (3) Organizational Characteristics (4) Environmental Conditions (5) Attitude of Implementers. The results show that the implementation of e-Government policies for integrated public services in Hulu Sungai Utara Regency has not been implemented optimally, seen from the results of the implementation of these policies. This is identified with inadequate Apparatus Resources besides that, the availability of budget resources is limited so that the facilities and infrastructure for supporting Information and Communication Technology are also limited, factors from this Resource aspect are the most dominant in the implementation of this policy in addition to other factors. The content of the policy still does not show the consistency of clear objectives, Organizational Characteristics is the pattern of relationships and cooperation between SKPDs is still low, Environmental conditions are seen from the social culture of the community who still like conventional or face-to-face patterns, There are still differences in perceptions and understanding of the clarity of objectives the e-Government policy. Keywords: e-Government, public services Abstrak: Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan e-Government dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini untuk mendorong pelayanan publik yang terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengingat berhasil atau gagalnya suatu kebijakan mencapai tujuan tertentu sangat tergantung pada proses implementasinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter, Hord. dimana variabel dan faktor-faktor itu adalah (1) Sumberdaya (2) Isi Kebijakan (3) Karakteristik Organisasi (4) Kondisi Lingkungan (5) Sikap Pelaksana. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan e-Government untuk pelayanan publik yang terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terlaksana dengan optimal, dilihat dari hasil implementasi kebijakan tersebut. hal ini diidentifikasikan dengan Sumber daya Aparatur yang belum memadai selain itu, ketersediaan sumber daya anggaran yang terbatas sehingga sarana dan perasarana infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi terbatas pula, faktor dari aspek Sumberdaya ini yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini selain faktor-faktor lain. Isi Kebijakan masih belum menunjukan konsistensi tujuan yang jelas, Karakteristik Organisasi adalah pola hubungan dan kerjasama antar SKPD masih rendah, Kondisi Lingkungan dilihat dari kultur budaya sosial masyarakat yang masih menyukai pola konvensional atau tatap muka, Sikap Pelaksana masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai kejelasan tujuan kebijakan e-Government tersebut. Kata Kunci : e-Government, pelayanan publik