PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM PESEPEKTIF KADER KESEHATAN DI INDONESIA - Mochammad Bagus Qomaruddin; Djazuly Chalidyanto; Riris Diana Rachmayanti (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon, 2022)
Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyebabkan peningkatan jumlah pasien.. Jika diasumsikan seseorang sudah sakit sehingga tidak memerlukan program pemberdayaan, kelangsungan program pemberdayaan masyarakat akan terancam. Tujuan penelitian adalah menentukan tingkat urgensi pemberdayan masyarakat di bidang kesehatan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional menurut pengelola program pemberdayaan masyarakat di level desa. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilakukan secara cross sectional yang di lokasi Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Indonesia. Sampel penelitian ini adalah 20 desa di lima wilayah kecamatan. Responden dalam penelitian ini di masing-masing desa adalah 5 orang kader kesehatan, sehingga ada 100 orang kader. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analisis korelasi. Adapun teknik sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling disesuaikan dengan tujuan melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman kader tentang jaminan kesehatan masyarakat kategori cukup (73,0%), Penilaian kader tentang pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan menilai penting (78,0%). Variabel lama kerja dan pemahaman berhubungan signifikan dengan penilaian urgensi pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan Apabila ditelusuri lebih lanjut ternyata yang belum dipahami oleh sebagian besar responden kader adalah dasar hukum JKN, asas sistem JKN, manfaat yang diterima oleh peserta JKN, kepesertaan JKN, pelayanan kesehatan rujukan, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan jenis layanan yang tidak bisa dicover. Kondisi tersebut tentunya perlu diperbaiki agar semua kader kesehatan mempunyai pemahaman yang baik tentang jaminan kesehaan masyarakat karena kader kesehatan adalah ujung tombak kegiatan pemberdayaan masyarakat di level desa.Kata Kunci: Jaminan Kesehatan; Sosial; PemberdayaanAbstractThe implementation of the Health Social Security Administering Body has led to an increase in the number of patients. The existence of an existing community empowerment program will be threatened if there is an assumption that someone is already suffering from illness, so there is no need for an empowerment program. The purpose of the study was to determine the level of urgency of community empowerment in the health sector in the era of National Health Insurance according to the manager of the community empowerment program at the village level. This research is an observational study conducted in a cross-sectional manner in Mojokerto Regency, East Java, Indonesia. The sample of this study was 20 villages in five sub-districts. Respondents in this study in each village were 5 health cadres, so there were 100 cadres. Collecting data using the interview method using a questionnaire. Data analysis was done descriptively and correlation analysis. The results showed that the understanding of cadres about community health insurance was in the sufficient category (73.0%), cadres' assessment of the importance of community empowerment activities in the health sector was considered important (78.0%). The variable length of work and understanding were significantly related to the assessment of the urgency of community empowerment. Conclusions (1) respondents' understanding of Community Health Insurance is quite good (2) community empowerment programs in the health sector are still considered important (3) there is a relationship between age, length of work and understanding of National Health Insurance with an assessment of the importance of community empowerment in the health sector in the era of insurance National Health.Keywords: Insurance, Health, Social, Empowerment