IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI SMPN KABUPATEN GARUT) - Friska Prastya Harlis; Muhammad Rizqi; Abdullah Ramdhani (Universitas Padjadjaran, 2022)
Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami tren perubahan. Hadirnya pandemi covid-19 menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan. Dengan terbitnya surat edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran daring. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, penulis berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di Kabupaten Garut belum berjalan dengan optimal karena belum terpenuhinya variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Education in Indonesia is currently experiencing a changing trend. The presence of the COVID-19 pandemic has led to changes in education policy. With the issuance of the circular letter of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2020 regarding the prevention of Covid 19 in Education Units and Number 36926/MPK.A/HK/2020 regarding online learning. The purpose of writing this article is to find out how the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency. The method used in this study is a descriptive qualitative research method and tends to use an inductive approach to analysis. Where through qualitative methods, the author tries to find an understanding of an object. From the results of the study, it is known that the implementation of distance learning policies implemented in Garut Regency has not run optimally because the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have not been fulfilled.