TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH SEPULUH POTONG SATU PADA BURUH PANEN PADI DESA AROMANTAI (STUDI KASUS DESA AROMANTAI KABUPATEN LAHAT) - Aprilias, Kurniatri Ratih; Nur, Isnayati (CV. Era Digital Nusantara, 2022)
Upah sepuluh potong satu merupakan kegiatan muamalah yang termasuk dalam bentuk sewa menyewa jasa yang berujung pada kewajiban pemberian upah atas suatu jasa. Sistem upah sepuluh potong satu adalah sistem upah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Aromantai Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat yang dibayar menggunakan hasil panen berupa gabah, sistem pembagiannya menggunakan metode takaran. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah sejak awal akad tidak ada ketetapan upah yang akan diterima oleh para buruh, serta munculnya ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai, dan untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dan penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau field research.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah sepuluh potong satu pada buruh panen padi Desa Aromantai boleh dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan, upah pemanenan padi tersebut termasuk dalam ʻurf al-‘amali. Sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali panen tiba, meskipun dalam pelaksanaan upah tidak diketahui secara jelas besaran upah yang diterima buruh sebab pembagian upah dilakukan dengan metode takaran dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen. Sesuai dengan ketentuan umum syari’at Islam kedua hal ini harus jelas, akan tetapi hal ini sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi warga Desa Aromantai ketika melaksanakan panen. Sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini karena termasuk kedalam ‘urf al-‘amali.