PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN HOAX DALAM PEMILIHAN PRESIDEN - Abang Maulana rosadi (UNIVERSITAS ISLAM MALANG, 2022)
Penyebaran informasi melalui media sosial ini sering sekali dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita Bohong (Hoax). Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, muncul berbagai isu politik dan isu-isu social lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Dalam pertanggung jawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. Penelitian ini merumuskan tentang konsep, kualifikasi, dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong dalam pemilu presiden berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian konsep berita bohong menekankan pada ujaran kebencian, kualifikasi pelaku penyebaran berita bohong adalah orang yang mempulikasikan dan mendistribusikan, dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku dikarenakan adanya unsur kesalahan pada pelaku sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.Kata Kunci: Berita Bohong; Pertanggungjawaban; Pemilu Dissemination of information through social media is often used as a tool to spread hatred, blasphemy, slander people, and hoaxes. The Presidential Election (Pilpres) on April 17, 2019, arose various political issues and other social issues that could disturb the peace of society. In criminal responsibility, the burden of responsibility is borne by the perpetrator of the criminal act related to the basis for imposing criminal sanctions. Someone will have the nature of being responsible for an area of things or actions that are against the law. This study formulates the concept, qualifications, and criminal responsibility for spreading fake news in the presidential election based on Law number 19 of 2016 in conjunction with Law number 11 of 2008 on electron transition. This research uses normative juridical. Based on the research results, the concept of fake news emphasizes hate speech, the qualifications of the perpetrators of spreading fake news are those who publish and distribute, and criminal responsibility for the perpetrators is due to an element of error in the perpetrators so that they must be accountable for their actions.Keywords: Fake News; Accountability; Elections