Partai Politik dan Pemilu yang Demokratis - Muhsin (Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2022)
ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiaplima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu).Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Fungsi Partai Politik dalam Pemilu yang demokrasi ? dan Apakah dampak partai politik dalam demokrasi di Indonesia ?. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Kesimpulan Latar belakang Fungsi partai politik pertama, sebagai sarana komunikasi politik, Kedua, sebagai sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena fenomena politik dan untuk menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ketiga, segai sarana rekrutmen politik, Keempat, adalah sebagai saraa pengatur konflik, maka partai politik dengan simbol partai yang aspiratif dan mampu mengatasinya Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pemilu. Dan juga Implikasi Negatif : Hal seperti inilah yang sering menimbulkan ekses negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye secara tertib dan aman.