IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN CILACAP - Annisa Nurfitriani Fatimah; Sudharto P. Hadi; Kismartini Kismartini (Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan, 2022)
Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap yang memiliki fungsi dan peran penting. Namun disisi lain, hutan mangrove rentan akan perubahan yang terjadi akibat aktivitas manusia ataupun bencana alam sehingga kondisi hutan mangrove mengalami degradasi secara luas, akibat dari abrasi dan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut masih diperparah oleh tingginya tingkat sedimentasi dari sungai yang ada di sekitarnya dan menyebabkan terancamnya kelestarian hutan mangrove. Sehingga untuk mencegah degradasi lingkungan yang berkelanjutan pemerintah Kabupaten Cilacap membuat lahan konservasi hutan mangrove yang berlokasi di Segara Anakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggabungkan antara wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa implementasi kebijakan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap meliputi beberapa ruang lingkup diantara yaitu pelaksanaan kebijakan konservasi hutan mangrove, pengelolaan hutan mangrove (kegiatan yang boleh dilaksanakan dan kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan), penataan pemanfaatan hutan mangrove (pemanfaatan hutan mangrove kawasan lindung terbatas, larangan penebangan atau rehabilitasi kawasan, kawasan lindung budidaya perikanan dan budidaya campuran, membangun kepercayaan antar aktor), serta pengawasan dan pengendalian hutan mangrove. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat menjadi faktor penghambat, sedangkan karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana menjadi faktor pendukung.