RETHINKING GOVERNANCE: KRITIK TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN COVID19 DI KOTA MAKASSAR - Iswadi Amiruddin; Nursaleh Hartaman; Abdillah Abdillah (FISIP Universitas Malikussaleh, 2022)
Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Artikel ini membahas bagaimana tata kelola penanganan Covid 19 di Kota Makassar. Metode penelitina yang digunakan kualitatif-eksploratif dengan studi multi kasus yang menjadi rethinking governance: kritik terhadap tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar pada aspek 1) transpransi dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam penangan Covid 19 tidak jelas berapa jumlah yang telah ditangani di Kota Makassar sehingga mengalami simpangsiur informasi, 2) partisipasi yang dimana sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi karena dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan sellau mengalami ketidak konsistenan setiap kebijakan dalam penangan Covid19 yang dimana sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, 3) akuntabilitas pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat akan tetapi belum memberi dapak dalam penangan Covid 19, 4) koordinasi yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan yang dimana tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Governance relates to efforts that essentially find a new balance, which is considered better for human life and a multi-dimensional process that involves all existing resources in order to improve the quality of human and community life. Makassar city. The research method used is qualitative-exploratory with multi-case studies that are a rethinking of the government: criticism of the governance of handling Covid19 in Makassar City. The findings in this study indicate that the governance of handling Covid19 in Makassar City in aspects of 1) transparency in obtaining information or activities carried out in handling Covid 19 does not explain how many have been handled in Makassar City so that there is information confusion, 2) which participation is most Most people have not realized the inconsistency of policies in handling Covid19, which requires synergy between the government and the government, 3) accountability must be made. however, it has not had an impact in handling Covid 19, 4) coordination that ensures that all policy makers who have common interests have views that are easy to obtain from coordination between the Central Government and regional governments.