Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangaan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar - Ajeng Manjana; Juliana Nasution (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022)
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan badan atau unit pelaksana dalam membantu pemerintah dalam pengelola keuangan. BPKD mempunyai tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan pelaksanaan APBD. BPKD di bentuk agar dalam mengelola keuangan daerah tertata dengan baik sehingga prosedur operasi standar pengelolaan pendapatan dapat membantu menungkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah. Di Indonesia SAP yang berlaku hingga sekarang yaitu standar akuntansi pemerintah basis akrual yang kemudian diatur dalam “PP Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan sistem akuntansi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. Metode penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil daripada penelitian bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar secara umum telah menerapkan sistem akuntnasi seseuai dengan “PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah”.