Kebijakan Pendidikan dan Hegemoni Kekuasaan (Studi Kasus Kebijakan Baru SBMPTN dan Kepentingan Politik Menjelang Pilpres 2019) - Ristanti Indrayaningtias; Prabowo Yudho; Agus Machfud Fauzi (Universitas Pendidikan Indonesia, 2022)
Negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan mulai dari bidang politik, kesehatan, hingga bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan 2019 oleh kemenristekdikti yaitu kebijakan mengenai seleksi SBMPTN 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pembuatan kebijakan SBMPTN 2019 dengan kepentingan politik Jokowi menjelang pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan melalui observasi dan wawancara, subyek dari penelitian ini yaitu siswa-siswi SMAN 4 Sidoarjo yang sedang duduk di kelas XII dan tahun 2019 menjadi pemilih pemula. Dalam menganalisis fenomena yang ada penelitian ini menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci.