Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) - Antarini Utami; Kikye Martiwi Sukiakhy; Cut Vita Rajiatul Jummi (MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, 2022)
Pembahasan ini dibahas dengan judul “Proses Penyusunan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)” yang di dalamnya membahas tentang proses rancangan Qanun No. 14 Tahun 2003 mengenai peraturan hukum khalwat/mesum. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk mengetahui dasar dijadikan landasan dalam penyusunan Qanun No. 14 Tahun 2003 tersebut. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan untuk kemudian dicari jalan keluarnya, yang dipadukan dengan teknik pengumpulan data, pertama dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik masalah. Setelah dilakukan penelitian, maka penulis menemukan fakta bahwa Proses penyusunan qanun dimulai dari draft yang dibuat oleh PEMDA melalui proses seminar dan lokakarya, dan selanjutnya draft yang telah dibuat diajukan ke DPRA untuk mendapat persetujuan yang selanjutnya dibawa ke Gubernur untuk disahkan. Yang menjadi dasar dalam penyusunan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 terlihat dengan jelas dalam konsiderans yaitu bahwa keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan pada Undang-Undang No. 99 Tahun 2001, antara lain dibidang pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah SWT; bahwa khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk qanun tentang Larangan Khalwat/Mesum.