Sistem Presidensial Versus Sistem Multi Partai (Suatu Tinjauan Teoritis) - Ambari -; Emilius Gudonohadi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, 2021)
Sistem pemeritahan presidensial menempatkan presiden dalam posisi yang kuat karena presiden sebagai kepala perntah sekaligus sebagai kepala negara. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan efektif apabila mekanisme check and malansces antara presiden dengan parlemen berjalan dengan baik.. Di sisi lain, sistem kepartaian multi partai yang tidak sederhana (jumlah partai politik yang banyak) sebagaimana diterapkan di Indonesia mengakibatkan terjadinya fragmentasi dalaam parlemen, partai politik yang mempunyai wakil di parlemen, terpecah dalam kelompok kelompok kecil,sehingga posisi bargaining powernya lemah, akibatnya mereka memilih mengambil langkah pragmatis dengan cara berkoalisi dengan partai lain untuk mendukung pemerintah. Langkah tersebut dalam kalkulasi politik, sah- sah saja, akan tetapi dalam perspektif kehidupan demokrasi yang sehat, hal tersebut akan menjadikan kontrol parlemen terhadap kinerja pemerintah menjadi lemah, sehingga mengakibatkan seringkali muncul kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung mencederai rasa keadilan rakyat, terjadi kesenjangan antara aspirasi anggota parlemen dengan aspirasi konstituennya, seperti barlakunya Undang Undang Cipta Kerja, Revisi Undang Undang KPK dan lain sebagainya. Kata Kunci: Check and Balances, Multi Partai, Presidensial Abstract The presidential system of government places the president in a strong position because the president is the head of government as well as the head of state. The administration of government will run effectively if the check and malansces mechanism between the president and parliament goes well. On the other hand, the multi-party party system that is not simple (the number of political parties is large) as implemented in Indonesia results in fragmentation in parliament, political parties who have representatives in parliament, are divided into small groups, so their bargaining power position is weak, as a result they choose to take pragmatic steps by forming coalitions with other parties to support the government. This step in political calculations is legitimate, but in the perspective of a healthy democratic life, it will weaken parliamentary control over government performance, resulting in government policies that tend to injure people's sense of justice, there is a gap between aspirations of members of parliament with the aspirations of their constituents, such as the enactment of the Job Creation Act, the revision of the KPK Law and so on. Keywords: Check and Balances, Multy Party, Presidential