ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 - Diah Tri Hermawati (Study Program of Agribusiness, Faculty of Agriculture, University of Wijaya Kusuma Surabay, 2018)
Abstrak Judul kajian Analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasuruan. Tujuan kajian (1) Menyusun Analisis Pelaksanaan Penang gulangan Kemiskinan; (2) Mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan.Lokasi Analisis Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (valid) dan terbarukan (update) yang dimiliki pemerintah kabupaten pasuruan. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah berpedoman pada Panduan Penanggulangan Kemiskinan – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K, tahun 2011.Hasil (1) persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir menurun rata-rata sebesar 0,24 %/tahun; (2) tahun 2016, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 10,72% menjadi 10,57% di tahun 2016; (3) tahun 2016, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi eko-nomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional; (4) perkembangan TPT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, tetapi masih di atas target RPJMD; (5) indikator-indikator yang perlu perhatian (menjadi focus) untuk menda-patkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki capaian saat ini adalah sebagaimana tabel berikut: (6) telah memiliki regulasi yang secara spesifik mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama pada regulasi tersebut; (7) program/kegiatan yang terkait (langsung maupun tidak langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi: (8) ruang fiskal pendapatan daerah masih di bawah 50 persen, dengan rasio ketergantungan fiskal yang tinggi (di atas 50 persen), dengan demikian Kabupaten Pasuruan sangat tergantung dengan pihak eksternal dalam membiayai program-programnya, termasuk program penanggulangan ke-miskinan.