ADVOKASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS IDFoS INDONESIA) - M. Faikul Imam; Tauran T. (Universitas Negeri Surabaya, 2022)
Terdapat banyak sekali permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro, hal ini dikarenakan ketiadaan peraturan yang mengakomodir tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Melihat permasalahan-permasalahan yang ada, IDFoS Indonesia berupaya melakukan suatu advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang diawali dengan riset ketenagakerjaan. Hasil dari riset berupa policy brief tersebut kemudian dijadikan landasan dalam merekomendasikan alternatif-alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah serta dalam menggalang dukungan bagi terciptanya payung hukum yang menaungi penyelenggaraan ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan tentang Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia), dengan menggunakan teori Advokasi Terpadu yang dikemukakan oleh Roem Topatimasang yang terdiri dari 11 (sebelas) variabel pokok, yaitu membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu dan pendukung, mengajukan rancang tanding, mempengaruhi pembuat kebijakan, membentuk pendapat umum, membangun basis gerakan, memantau dan menilai program, dan terakhir evaluasi dan menentukan tindak lanjut program. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya advokasi kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh IDFoS Indonesia bersama dukungan dari berbagai Ormas, pondok pesantren, akademisi dan LSM lainnya itu membuahkan hasil, dimana pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Meski begitu IDFoS Indonesia akan tetap mengkaji Perda yang sudah ada untuk disandingkan dengan isu-isu yang muncul saat ini dan bersama Koalisi Ketenagakerjaan Bojonegoro akan terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan demi terciptanya kerja layak di Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Advokasi, Ketenagakerjaan, LSM There are many labor problems in Bojonegoro Regency, this is due to the absence of regulations that accommodate the implementation of employment for the working community. Seeing the existing problems, IDFoS Indonesia seeks to carry out an advocacy on employment policies that begins with labor research with INFID, Prakarsa and Yayasan Tifa. The results of the research in the form of a policy brief are then used as the basis for recommending policy alternatives to local governments and in gathering support for the creation of legal protection that covers the implementation of manpower. The purpose of this study is to analyze and describe Employment Policy Advocacy (IDFoS Indonesia Case Study), using the Integrated Advocacy theory proposed by Roem Topatimasang which consists of 11 (eleven) main variables, namely forming a core circle, choosing strategic issues, designing targets. and strategy, processing data and packaging information, mobilizing allies and supporters, proposing a counter plan, influencing policy makers, forming public opinion, building a movement base, monitoring and assessing the program, and finally evaluating and determining program follow-up. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Interviews, observations and documentation were used as data collection techniques. While the data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, the labor policy advocacy efforts carried out by IDFOS Indonesia together with support from various mass organizations, Islamic boarding schools, academics and other NGOs have produced results, where in 2021 the Bojonegoro Regency Government has issued a Regional Regulation on Employment Implementation. Even so, IDFoS Indonesia will continue to review the existing Regional Regulation to compare it with current issues and together with the Bojonegoro Manpower Coalition will continue to oversee labor issues in order to create decent work in Bojonegoro Regency. Keywords: Advocacy, Employment, LSM