Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Anarkis Di Kota Makassar - Adha Cahyadi (Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2022)
Tujuan penelitian menganalisis peran Kepolisian dalam penegakkan Hukum terhadap unjuk rasa mahasiswa yang anarkis di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan sumber dari wawancara polisi di Polrestabes Makassar dan mahasiwa Universitas Muhammadiah Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Polrestabes Makassar Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian oprasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsekta): (2) Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes; Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas oprasional Polres; Pemberian dukungan (back up) oprasional; Penyelenggaran operasional khusus kepolisian ; Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres; Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda. The research objective is to analyze the role of the police in law enforcement against anarchist student demonstrations in the city of Makassar. This study uses primary data obtained directly in the field with sources from interviews with police at Polrestabes Makassar and students from the Muhammadiah University Makassar. The results of this study indicate that: (1) Makassar Polrestabes has the task of assisting the Regional Police Chief (Kapolda) in carrying out operational command and control as well as fostering the Resort Police (Polres) within their ranks. Makassar Polrestabes Supervises 12 Sector Police (Polsekta): (2) Providing direction in the preparation and implementation of plans or work programs and Polrestabes activities; Monitoring or supervising and controlling the implementation of Polres operational tasks; Providing operational back-up; Implementation of special police operations; Monitoring or control and control over the implementation of Polres coaching tasks; Policy elaboration and follow-up on orders for the attention of the Kapolda.