Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia - Hartono Tasir Irwanto; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar (Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia, 2021)
Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga penunjang atau state auxiliary organs dalam sistem tata negara di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki kewenangan untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. The research objective is to analyze the existence of the Pancasila Ideology Development Agency in the government structure in Indonesia, and to find out how the authority of the Pancasila Ideology Development Agency is in the government structure in Indonesia. This research approach is a normative research. The results show that the position of the Pancasila Ideology Development Agency is in the realm of executive power, as a supporting institution or state auxiliary organs in the state administration system in Indonesia. The Pancasila Ideology Development Agency has the authority to assist the President in formulating policy directions for the development of the Pancasila ideology, carry out coordination, synchronization, and control over the development of the Pancasila ideology in a comprehensive and sustainable manner, and carry out the preparation of standardization of education and training, organize education and training, and provide recommendations based on the results. study of policies or regulations that are contrary to Pancasila to high state institutions, ministries/agencies, regional governments, socio-political organizations, and other components of society.