Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi - Agung Riyadi; Abdul Agis; Baharuddin Badaru (Journal of Lex Generalis (JLG), 2020)
Penelitian bertujuan untuk: Untuk mengetahui implementasi penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya di daerah hokum Kejaksaan Negeri Sragen, dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek penjatuhan pidana ambahan berupa uang pengganti, serta memberikan solusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sragen, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Hukum pidana materil terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan, begitu pula dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kewenangan pada tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan dengan dua cara konsep hukum yaitu konsep hukum administrasi negara dan hukum hukum pidana. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.